BENUANG, (desabenuang.com) – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian lokal, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Riam Benuang menggelar kegiatan Musyawarah Desa I (Musdes I) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (13/7/2026) ini dipusatkan di wilayah RT 001/RW 001, Desa Benuang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Musdes I ini menjadi langkah awal krusial dalam pelaksanaan program P3-TGAI secara swakelola di wilayah Desa Benuang. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), jajaran pengurus inti P3A Riam Benuang—meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta jajaran anggota P3A Riam Benuang.
Transparansi dan Partisipasi Aktif Petani
Agenda utama musyawarah ini berfokus pada sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan program, penataan organisasi, hingga pembahasan usulan titik prioritas perbaikan saluran irigasi yang akan dikerjakan secara gotong royong.
Hadirnya Tenaga Pendamping dalam musyawarah ini memastikan seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I. Pendampingan ini juga bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran program di tingkat lapangan.
Melalui forum musyawarah ini, para anggota kelompok P3A Riam Benuang diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebutuhan jaringan irigasi yang paling vital bagi lahan pertanian warga.
Wujud Sinergi Membangun Desa
Pemerintah Desa Benuang mengapresiasi semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari P3A Riam Benuang. Dengan dimulainya tahapan P3-TGAI TA 2026 ini, diharapkan pembangunan infrastruktur irigasi desa tidak hanya mengalirkan air ke petak-petak sawah warga secara optimal, tetapi juga mampu meningkatkan hasil panen serta mendukung kesejahteraan para petani di Desa Benuang.
Seluruh hasil kesepakatan dalam Musdes I ini telah dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan survei lapangan dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) tahap berikutnya.
